Pemerintah lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah merilis aturan pemberian subsidi mobil dan bus listrik. Untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KLBB) yang memenuhi syarat, pelanggan hanya akan membayar pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1 persen, dari yang sebelumnya 11 persen.
Sebelum pengumuman relaksasi PPN diumumkan, santer kabar bila pemerintah akan memberikan potongan harga on the road bagi merek mobil yang dinyatakan lolos syarat penerima bantuan. Aturan terkait subsidi PPN mobil listrik sendiri tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan KLBB Roda Empat Tertentu dan KLBB Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah. Adapun syarat utama bisa mendapatkannya adalah pabrikan harus memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri minimal 40 persen.
PT Honda Prospect Motor (HPM) yang saat ini sedang mempersiapkan mobil hybrid di pasar Indonesia coba memberikan tanggapannya. Diketahui bila Honda akan meluncurkan 2 mobil hybrid pada 2023 dan rencananya juga akan merilis 1 mobil hybrid lagi di 2024 yang statusnya sudah diproduksi di Tanah Air. Salah satu kandidatnya adalah Honda CR-V terbaru.
Business Innovation and Sales & Marketing Director PT (HPM), Yusak Billy mengatakan, visi dan misi Honda Global termasuk di pasar Indonesia sudah jelas. Sebagai pemain besar, mereka juga akan memasarkan mobil listrik, namun untuk saat ini mobil hybrid dinilai lebih tepat buat dijadikan jembatan menuju mobil listrik murni.
“Bagi kami elektrifikasi itu adalah visi misi ke depan 2040 semua harus net zero emission untuk Honda. Jika kegiatan perusahaan 2050 harus net zero emission secara target. Tapi untuk ke arah sana, kami selalu melihat kebutuhan dan bagaimana regulasinya. Apa yang dibutuhkan konsumen, itu yang selalu kami perhatikan,” kata Billy usai peluncuran all new Honda Civic Type R di Jakarta, belum lama ini.
Terkait mobil hybrid tak dapat bantuan pembelian dari pemerintah atau yang kini resmi menjadi potongan PPN, Billy mengaku bagaimana pun hasil keputusan dan aturannya, Honda akan tetap mendukung langkah pemerintah.
“Saya rasa semua ide yang keluar dari pemain otomotif bisa dikomunikasikan dengan baik ke pemerintah. Maka dari itu kebijakan yang keluar dari pemerintah pasti akan kami dukung, karena ini adalah komunikasi bersama,” imbuhnya.
“Masukan itu berbeda dengan apa yang keluar termasuk juga dengan diskusi. Pertimbangannya banyak tapi yang keluar hanya 1 aturan. Cocok atau nggak kita harus ikuti dan dukung,” tambah Billy.
Sementara menyoal keikutsertaan Honda Indonesia di persaingan mobil listrik murni dalam waktu dekat belum bisa diumbar sepenuhnya oleh Billy. Namun, dia memastikan bila HPM di waktu yang tepat pasti akan merilis sebuah mobil listrik yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen.
“Jadi kita selalu menyediakan apa yang dibutuhkan konsumen. Ada opsi ICE (Internal Combustion Engine) dan elektrifikasi, ini terus beralih hingga akhirnya ICE-nya habis dan semua full elektrifikasi di 2040. Jangan bilang kita tidak akan bermain ke mobil baterai, kita ke arah sana juga. Tapi lihat waktunya, kita sudah punya visi pada 2040 pasti full elektrifikasi yang sebelumnya ada hybrid dulu,” pungkasnya.
Menperin Agus Sebut Mobil Hybrid Bukan Ekosistem EV
Sebelumnya Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) Maret lalu menyebut bila mobil hybrid bukanlah ekosistem kendaraan listrik sehingga tak mendapat mendapat bantuan pemerintah atau subsidi.
“Kendaraan hybrid bukan ekosistem. Kita punya ekosistem (listrik) ada baterai, nikel, jadi itu yang mau kita dorong,” ucap Agus.
Menyoal pernyataan Menperin tersebut, Billy mengatakan “Ya sekali lagi net zero emission itu adalah misi bersama untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Ke arah sana, kita bekerja sama antar pemain otomotif dan pemerintah agar net zero emission ini bisa dicapai dengan benar dan cepat,” paparnya.
